PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR USBN 2017

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 08/D/HK/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Dikdasmen Kemdikbud tersebut dinyatakan, Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut POS USBN, mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017.

Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ini.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional ini akan diatur lebih lanjut.

Pada postingan sebelumnya telah saya share tentang POS UN, nah sekarang saya akan berbagi / share Prosedur Operasional Standar USBN.

untuk download POS USBN klik link berikut POS USBN Tahun Pelajaran 2016/2017

untuk mendownload kisi kisi USBN SMP berikut linknya : Kisi-kisi USBN SMP Tahun Pelajaran 2016/2017.

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) UJIAN NASIONAL

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

2017

PERATURAN

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

NOMOR: 0043/P/BSNP/I/2017

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Menimbang :        Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017.

Mengingat : 1.      Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.       Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5670);

3.       Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4.       Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;

5.       Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C;

6.       Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Keagamaan Kristen;

7.       Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

8.       Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

9.       Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;